Internet, Twitter, Demokrasi dan Revolusi

Jakarta - Jumat malam, 14 Januari 2011, Zine al-Abidine Ben Ali dan keluarganya terbang dengan jet menuju Saudi Arabia. Presiden Tunisia itu melarikan diri, meninggalkan negaranya dalam kondisi carut-marut oleh demontrasi melawan rezim yang ia pimpin selama 32 tahun. Tiran itu jatuh setelah sebulan unjuk rasa massal berdarah yang dipicu oleh aksi bakar diri Mohamed Bouazizi, tukang sayur miskin yang tak kuasa melawan kesewang-wenangan polisi yang merampas dagangannya.

Untuk mengatasi unjuk rasa nasional itu, sebagaimana rezim penguasa lain, Ben Ali mengendalikan semua media konvensional, baik itu koran, radio maupun televisi. Bahkan rezimnya juga meneror wartawan yang meliput demo. Internet diawasi ketat, situs-situs yang dianggap berbahaya dan melawan diblokir. Beberapa situs jejaring sosial, terutama video sharing seperti Dailymotion dan YouTube, juga diblokir. Namun, entah kenapa, Facebook justru tidak diblokir.

Via jejaring sosial itulah perlawanan digalang, sehingga mendapat dukungan dari banyak pengunjuk rasa lain dan dari aktivis pro-demokrasi di luar negeri. Penyebaran informasi, penggalangan aksi yang masif via media sosial dan jatuhnya rezim Ben Ali setelah 23 tahun berkuasa inilah yang kemudian menim-bulkan asumsi bagi para penganut faham cyberutopianism: ”Yang terjadi di Tunisia merupakan Revolusi Twitter pertama di dunia”.

Secara sederhana, cyberutopianism adalah pandangan yang mengatakan teknologi dan Internet mampu mengubah dunia. Internet, misalnya, akan menggedor demokrasi di negara-negara tiran. Internet bisa meredam teror. Bahkan Internet bisa meningkatkan taraf ekonomi sebuah negara. Internet diyakini sebagai senjata yang amat ampuh untuk mengatasi segala macam masalah dunia saat ini. Utopia bisa terjadi di Internet.

Penganut faham cyberutopianism ini cukup banyak, bahkan di antaranya adalah orang-orang hebat di bidangnya. Mantan presiden Amerika Serikat George Bush misalnya, mengatakan: “Bayangkan, seandainya Internet bisa masuk ke Cina, kebebasan akan mengalir deras di sana”. Bahkan raja media Rupert Murdoch, pernah berujar: “Perkembangan teknologi komunikasi jelas-jelas mengancam para tiran di mana saja, di seluruh dunia.”

Dan kita semua tahu sekarang, ucapan Bush tak terbukti. Di Cina, Internet berkembang pesat dengan 350 juta pengguna. Alih-alih demokrasi berkembang, Cina melakukan penyensoran ketat, Google diawasi ketat, konten difilter, bahkan Twitter dan Facebook diblokir. Demikian pula ucapan Murdoch. Bukan hanya tidak terbukti, lebih dari itu Raja Media itu terpaksa bertekuk lutut di kaki penguasa Cina yang mengancam bisnis televisi satelit regionalnya.

Namun paham ini terus berkembang seiring dengan kian banyaknya studi kasus tentang kaitan positif antara demokrasi dan Internet. The Berkman Center for Internet Society di Harvard University misalnya, mensponsori telaah tentang bagaimana pengaruh Internet terhadap demokrasi. Paper pertama mengenai Online Citizen Journalism dengan studi kasus media terkenal di Korea: OhMyNews.com, yang digerakkan oleh jurnalis warga, bukan jurnalis profesional.

Para jurnalis warga ini setiap hari menulis berita di OhMyNews.com selayaknya jurnalis profesional. Tak seperti media tradisional seperti radio, cetak dan televisi yang seringkali dikontrol dan disensor pemerintah tiran, jurnalis warga yang dibuat di dunia maya tak bisa diintervensi pemerintah. Itu sebabnya jurnalis warga online ini seringkali mengisahkan hal-hal yang tak (berani) dimuat di koran, radio dan televisi, sehingga memberi warna yang berbeda dari suara resmi pemerintah. Contoh nyata terjadi di Korea Selatan. Situs berita berbasis warga (user generated content) OhMyNews.com mempengaruhi pemilihan presiden Korea Selatan pada tahun 2002.

Media berita adalah pilar demokrasi, dengan catatan harus memberi ruang dialog bagi publik, bukan hanya menyampaikan hasil demorasi melalui berita, tetapi melibatkan publik dalam proses demokrasi. OhMyNews.com memenuhi syarat itu. Semua warga diizinkan menulis berita, tanpa difilter sama sekali, dan siapapun boleh mengomentari berita itu sehingga terjadi dialog yang intens antarwarga. Dengan slogan “Setiap warga adalah reporter”, OhMyNews.com memberi ruang dialog bagi publik yang selama ini tak tersalur di media mainstream.

OhMyNews.com sangat berperan mendudukkan kandidat presiden Roh Moo Hyun dengan harapan menang tipis, yang akhirnya menjadi presiden di pemilu 2002. Bergerak mengandalkan taktik di dunia maya, termasuk menggalang donasi, Roh bukanlah kandidat populer dibanding yang dari kalangan konservatif. Sebagaimana biasanya, media konvensional lebih banyak memberi ruang untuk kandidat konservatif yang sangat mendukung kehadiran militer Amerika Serikat di Korsel.

Namun taktik gerilya pendukung Roh di dunia maya serta liputan terus menerus dan bebas sensor dari para jurnalis warga OhMyNews.com menaikkan dukungan. Bukan hanya itu, para aktivis pendukung Roh pun kemudian memanfaatkan semua peranti digital, situs, forum online, dan tentu saja juga SMS, untuk menggalang gerakan offline guna meraih dukungan publik. Mereka sadar, jika semua pengguna Internet memilih pun, itu tak cukup untuk membawa Roh ke kursi presiden.

Maka gerakan online ke offline pun dilakukan secara masif. Secara mengejutkan, Roh, sang kandidat yang tak diharapkan penguasa itu, ak-hirnya menang pemilu dan menjadi presiden.

Boleh dibilang, tanpa media online berbasis jurnalis warga OhMyNews.com, rezim penguasa di Korsel tidak akan berganti.

Kedua, membahas Orange Revolution di Ukraina yang terjadi pada tahun 2004. Joshua Goldstein dalam telaahnya yang berjudul The Role of Digital Networked Technologies in the Ukrainian Orange Revolution yang diterbitkan The Berkman Center for Internet & Society menyodorkan narasi menarik bahwa Revolusi Ukrainia tahun 2004 dimungkinkan oleh Internet.


Selanjutnya baca edisi 71

(RS/RS)