Foto : Bertono Adi

Sebagian terkejut, lainnya gemas, jengah, bahkan marah. Ketika kata “Bangsat!” meluncur deras dari mulut Ruhut ‘Poltak’ Sitompul, anggota pansus Century asal fraksi Demokrat, ketika bersilang pendapat dengan wakil pimpinan rapat pansus Gayus Lumbuun. Masalah sebenarnya sepele saja. Ruhut menganggap, Gayus tidak adil memberikan porsi bicara dan bertanya kepada masing-masing anggota. Ruhut menuduhnya pilih kasih kepada anggota-anggota fraksi asalnya, PDI Perjuangan. Lalu melompatlah kata-kata sembarang insecta jelek yang kerap menghisap bokong Anda ketika nonton film di bioskop-bioskop murahan dari mulut pengacara sekaligus pesinetron komedi tadi.
Lalu kita pun berteriak: ”There you go...Touch down one more time!” Untuk kesekian kalinya, kita menyangsikan tepat tidaknya keputusan kita menjatuhkan pilihan kala Pemilu Legislatif beberapa bulan lalu. Buat yang memang anti memilih, kejutan dari balik agungnya kompleks gedung DPR/MPR itu semakin membuat yakin akan prinsip yang Anda anut. Itulah fakta yang kita dapati hari-hari ini. Kalau mau tega, dan membuat kekecewaan mengiris-iris kesadaran demokrasi, mari kita kenang lagi apa saja yang sudah dibuat wakil-wakil rakyat yang terhormat selama era reformasi. 2001 baku pukul, 2005 ada yang melompat meja bak aktor film laga, lalu selanjutnya ada episode-episode tentang foto perselingkuhan, korupsi, terima suap dan lain-lain. Tambahkan lagi sendiri catatan di atas, saya yakin Anda pasti punya daftarnya.
Mengapa anggota-anggota dewan kita makin hari kian melupakan substansi dan seperti hendak menegaskan, bahwa gelar wakil rakyat itu klise sepenuhnya buat mereka? Seolah-olah kita, yang “pemegang kedaulatan sejati” Republik ini tidak pernah ada, tidak pernah acuh dengan tutur dan tingkah polah mereka, serta tidak bisa membaca semua yang sesungguhnya serba telanjang itu. Apakah pragmatis nian para anggota dewan tersebut berpikir, sehingga rakyat tak lebih dari angka-angka. Bilangan-bilangan jumlah yang menjadi personifikasi tiket terusan, guna menjejakkan kaki di ruang megah, tinggal di perumahan serba bersubsidi dan memperoleh gaji setara dengan lima sepeda motor bebek keluaran baru, yang dicicil kembang kempis oleh pekerja kelas menengah?
Apakah kita hanya menjadi penting lima tahun sekali buat para legislator? Jawabannya sudah pasti ya dan tidak. Jika “ya” pilihannya, berhenti sudah kita berwacana. Artinya memang selama ini wakil rakyat kita tidak pernah sepenuhnya mendengarkan hati nuraninya dan suara rakyat yang harus diperjuangkan. Maka, menjadi anggota DPR hanyalah predikat dari mata pencaharian lain seperti menjadi pegawai, buruh atau pengusaha. Kalau jawabannya “tidak”, ini juga tak kalah memprihatinkannya. Sebab itu menandakan mereka tak paham siapa mereka, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakan fungsi dan kerja mereka sebagai legislator dengan benar.
Ada dua hal penting yang mencuat dan mempengaruhi tatanan pola komunikasi sosial di Indonesia, yang menjadi fenomena seiring dengan dimulainya masa bakti DPR/ MPR periode 2009/2014. Pertama, kedigdayaan penggalangan opini di situs-situs jejaring sosial dunia maya, yang bahkan jika dikelola dengan benar dan sungguh-sungguh dapat lebih efektif sebagai kekuatan penekan, ketimbang unjuk rasa atau lobi konspirasi politik. Dan yang kedua, pola siaran langsung rapat dan sidang yang terkait dengan isu-isu terhangat berita oleh televisi.

Reality Show Itu bernama Pansus Century
Kita tentu masih ingat, bagaimana seperti air bah yang menggulung deras, para Facebooker  menggalang kekuatan menekan, lalu menyebabkan dua pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto akhirnya terbebas dari semua sangkaan yang membelit mereka. Hal yang sama juga terjadi dengan Prita Mulyasari. Melalui tweets dan update status, dunia maya melakukan “perlawanan” terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap Prita dalam kasus perdata pencemaran nama baik R.S Omni Batavia. Koin-koin dari seluruh penjuru negeri mengalir dengan akumulasi yang fantastis. Terakhir jumlahnya mencapai 800 juta rupiah lebih. Koin-koin yang jika diangkut harus mengerahkan sedikitnya lima truk pasir itu adalah bentuk kegelisahan kita akan rasa keadilan, orang-orang yang merasa sama terpinggirkannya dengan Prita.
Kedua fakta diatas menunjukkan, betapa siapa pun yang masuk dalam lingkup ekspose media massa akan menjadi objek polarisasi pro-kontra wahana public sphere alam cyber. Proses tarik-menarik itu kemudian akan memunculkan pemenang dalam hukum besi ranah sosial: Dominasi Mayoritas. Pemenang akan menentukan arah angin, dan realitas benar-salah sebuah perkara. Misalnya, tentang skandal bailout Bank Century. Awalnya, opini dominan yang muncul ke permukaan dalam diskursus wacana publik adalah soal uang 6,7 trilyun rupiah yang diduga penggunannya menyimpang dari tujuan awal menyelamatkan bank imut, namun dikatakan berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Lalu terbentuklah panitia khusus hak angket Bank Century. Sampai batas ini, suara-suara optimis dan positif memotivasi agar pansus bekerja dengan baik dan mengungkap seterang benderang mungkin, apa gerangan semua yang ada di balik keputusan bail out itu masih menjadi juara. Namun belakangan nuansa aspirasi yang beredar di forum-forum Internet dan jejaring sosialnya mayoritasnya menjadi semakin unfavorable buat pansus. Tak dapat dipungkiri, ada sejumlah Spin Doctor atau orang yang memang berdedikasi untuk membangun opini demi kepentingan pihak-pihak tertentu, dengan jalan merusak citra, menghembuskan rumor atau pencitraan buruk pansus yang bermain di jejaring cyber. Tapi kalau mau jujur, tanpa mereka pun para anggota pansus tetap kehilangan kepercayaan dari publik. Penyebabnya tak lain dari blunder yang mereka buat sendiri, yang tertangkap dengan sempurna oleh lensa-lensa kamera jurnalis televisi.
Belakangan, sejumlah isu penting pemberitaan terus mendapat perhatian khusus media televisi, dengan treatment yang juga spesial. Setidaknya hal tersebut dilakukan oleh dua televisi yang berbagi segmen pasar yang sama, Metro TV dan tvOne. Tak tanggung-tanggung siang dan malam keduanya menghadirkan siaran langsung jalannya rapat pansus yang kebetulan agendanya meminta keterangan sejumlah nama kesohor di republik ini. Spesial saya katakan, karena dengan melakukan itu, komitmen iklan yang wajib dilakukan keduanya sedikit banyak akan ternomorduakan. Tapi itulah harga sebuah persaingan barangkali. Adanya dua televisi yang hadir terus menerus di ruang sidang tersebut seharusnya membuat para anggota pansus semakin alert. Mulai dari bagaimana bersikap (masih ada yang tidur di rapat seramai itu), gaya bertanya, pemilihan diksi dalam kalimat yang dilontarkan, sampai bijak memutuskan poin penting-tidak pentingnya isi pertanyaan.
Namun entah mengapa keberadaan live-cam tidak berpengaruh banyak buat mereka. Siaran langsung dua stasiun secara nasional bahkan telah membuat sebagian anggota pansus makin overacting. Coba kita ingat-ingat lagi, betapa yang kita saksikan begitu menyesakkan dada. Si A misalnya, tidak sadar bahwa fungsi mikrofon adalah mengamplifikasi suara, toh tetap saja dia merasa harus berteriak-teriak ketika melontarkan pertanyaan. Si B sangat senang mendengarkan suaranya sendiri, sehingga berbicaralah ia berpanjang-panjang sampai ketika di poin pertanyaan kemudian kehilangan inti. Si C malah hendak mensimulasi diri sebagai jaksa dalam ruang sidang, ”Anda saya tidak minta menjelaskan, jawab saja ’ya’ atau ’tidak’. Sudah-sudah, jangan terlalu memaparkan. Anda menjawab seperti apa yang saya tanya. Ini Pansus, ada hukumnya. Anda kan tidak mau dituduh kemudian melakukan tindakan contempt of parliament.”
Apa gerangan yang ada di kepala mereka? Tidakkah mereka tahu,  mempertontonkan semua itu akan mengaburkan inti agenda rapat pansus. Masyarakat kemudian hanya akan mengingat show yang dipirsa lalu melupakan substansi. Adakah disadari, selepas teater yang bernama Pansus Century yang dikemas oleh para pelakonnya menjadi proxy reality show itu, yang tersisa di benak ini hanyalah tingkah laku anggota dewan yang sebagian besar terekam dalam kesan negatif? Dalam stadium kekesalan akut seperti itu, apapun rekomendasi final pansus dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi backfire dari rakyat. Dan pansus yang sudah berlelah-lelah melakukan rapat marathon tidak meninggalkan impresi positif apapun selain cangkang-cangkang atributif yang hampir semuanya bernuansa buruk.

Feedback and Permanent Campaign
Simpati dan kepopuleran adalah modal awal untuk setiap kandidat  politisi yang dipilih (elected candidate) dalam sistem demokrasi. Seseorang harus melewati fase dikenal, disukai untuk kemudian dipilih. Image building process akan berakhir dengan terpilih atau tidak terpilihnya seseorang. Seorang politisi tidak boleh menganggap bahwa babak pencitraan sudah berhenti setelah terpilih. Ada lagi fase image maintaining process, yang diejawantahkan dalam melaksanakan kerja dengan baik berorientasi kepuasan pemilih. Inilah upaya yang disebut sebagai Permanent Campaign oleh Sydney Blumenthal, yakni upaya terus-menerus politisi dalam menjaga level elektabilitasnya. Sehingga di masa mendekati pemilihan umum, politisi tidak perlu bekerja mati-matian memperoleh simpati pemilih. Faktanya, itulah yang terjadi dalam politik Indonesia. Konstituen patah arang dengan perilaku kandidatnya lima tahun lalu. Mereka kemudian menjatuhkan pilih-an pada kandidat lain dalam pemilihan. Itulah sebabnya di masa bakti 2009-2014, ada 70% wajah baru di DPR.
Jika orientasi kerja adalah tingkat kepuasan konsumen, maka dua fenomena yang sudah kita ulas di atas, siaran langsung TV dan forum interaksi sosial di Internet sebenarnya memberikan tools yang produktif bagi para anggota pansus untuk menyelesaikan investigasi kasus Bank Century.
 Secara hakikat, forum rapat itu tidak hanya dihadiri oleh pansus dan siapapun yang mereka mintai keterangan. Tetapi ada jutaan peserta pasif yang mengikuti jalannya pansus, yang dapat memberikan feedback lewat situs jejaring sosial, apakah itu Facebook, Twitter, Koprol, Kaskus dan masih banyak lagi. Anggota pansus fokus berkonsentrasi pada kerjanya yang substansial, mengungkap apakah keputusan bailout sudah tepat, begitu juga penyaluran dana itu sendiri. Mereka dapat terus menerus memantau Internet guna mendapatkan umpan balik dari masyarakat yang menonton rapat mereka, berupa feeding aspirasi. Anggota dewan kemudian melakukan delivery extract feeding dari apa yang mereka baca dari Internet. Jika ini terjadi, maka praktik demokrasi nyaris sempurna. Nyaris karena akses terhadap internet masih dimiliki sebagian masyarakat. Tapi paling tidak yang sebagian itu bisa digunakan untuk sampel guna memproyeksi aspirasi publlik. Masalahnya kini apakah memang itu yang mau dijalankan oleh anggota dewan. Sebab kita masih apriori, apa landasan dasar yang menjadi anjak kinerja mereka, kepentingan rakyat, golongan atau jangan-jangan kepentingan pribadi?

Demokrasi Sebagai Aset, Bukan Liabilities
Mengikuti kasus Century membuat saya kembali tergerak membuka-buka kembali text book yang saya pakai untuk menuntut ilmu di FEUI sepuluh tahun lalu. Dari semua literatur yang saya baca, saya kemudian menangkap sebuah prinsip dasar dalam ilmu akuntansi, yang entah kenapa kemudian menjadi sangat relevan dengan apa yang terjadi di ruang rapat pansus. “Substance Over Form” yang secara bebas terjemahannya adalah bahwa esensi atau isi dari sebuah fenomena, entitas atau transaksi akan menjadi lebih penting daripada bentuk format atau kemasan resmi yang membalutnya. Kalau kemudian kita konversi prinsip ini ke dalam analogi, maka ini sama saja dengan imbauan agar manusia lebih mengutamakan pentingnya isi dari sampirannya.
Ketika sebuah negara seperti Indonesia sangat mempercayai demokrasi sebagai sistem politiknya, maka lembaga-lembaga negara sebagai elemen dasar pembentukannya harus juga diberdayakan secara optimal. Jangan sampai kemudian keputusan berdemokrasi kita sesali, atau out of the blue  muncullah pemikiran, bahwa demokrasi tidak akan pernah cocok untuk bangsa ini. Bagaimana tidak, demokrasi adalah soal pembagian kekuasaan tetapi secara kasat mata kita terus-menerus menyaksikan siapa yang in control tetap melakukan abuse of power baik dalam skala ringan maupun berat. Korupsi masih sulit dituntaskan, undang-undang politik dibuat sebagai resultante kompromi kekuatan-kekuatan partai. Pemandangan tak sedap ini terus menerus kita lihat, dengar dan baca di media.
Suatu ketika kawan yang saya kenal benar sebagai seorang demokrat tulen berkata: “Indonesia sepertinya tidak butuh demokrasi, yang kita butuhkan hanyalah seorang kaisar yang arif bijaksana, cinta rakyat, mau berkorban untuk orang banyak dan menegakkan disiplin buat melayu-melayu seperti kita, yang cinta dan sangat gemar mengaplikasikan tatanan disorder.” Bergidik saya mendengarnya, tapi hati kecil saya sedikit banyak menimbang apa yang disampaikannya. Jadi adakah kita masih sepakat berdemokrasi? I know I would!